Anggota parlemen ingin mengubah cara IRS mengoreksi kesalahan perpajakan

Sekelompok anggota parlemen bipartisan mengusulkan undang-undang yang mengharuskan Internal Revenue Service untuk memberikan rincian lebih lanjut kepada pembayar pajak ketika secara otomatis mengoreksi laporan pajak.

Menurut IRS, agensi dapat secara otomatis memperbaiki pengembalian karena kesalahan matematika sederhana, atau jika formulir dilupakan.

“IRS akan memperbaiki kesalahan matematika saat memproses pengembalian pajak dan memberi tahu wajib pajak melalui surat. Badan tersebut akan mengirimkan surat yang meminta formulir atau jadwal yang hilang,” kata IRS.

Namun, anggota parlemen, yang terdiri dari dua anggota Partai Republik dan dua anggota Partai Demokrat, mengatakan IRS perlu lebih jelas dalam menjelaskan mengapa mereka melakukan perubahan ini. Para anggota parlemen mengatakan RUU ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga Amerika yang tidak bisa berbahasa Inggris dan berpenghasilan rendah.

“Mengajukan pajak bisa membingungkan – dan terkadang, kesalahan bisa terjadi,” kata Senator Elizabeth Warren, D-Massachusetts. “Dan ketika mereka melakukannya, pembayar pajak tidak boleh dipaksa untuk menguraikan surat-surat yang membingungkan, mengintimidasi, dan berdampak finansial dari IRS. Sudah waktunya untuk memperbaiki prosedur dan pemberitahuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ini sehingga orang Amerika yang bekerja keras bisa mendapatkan uang yang menjadi hak mereka dan kembali ke kehidupan sehari-hari mereka.”

Undang-undang MATEMATIKA IRS akan mengharuskan IRS untuk mengidentifikasi item baris yang diubah oleh IRS, menjelaskan alasan perubahan tersebut, dan dengan jelas mencantumkan tanggal respons wajib pajak yang diperlukan. Waktu untuk menantang koreksi IRS akan tetap 60 hari.

“IRS cukup membingungkan,” kata Senator Bill Cassidy, R-Louisina. “Jika ada kesalahan dalam pengembalian pajak, IRS perlu menjelaskannya dalam bahasa Inggris yang sederhana dan harus ada jalur komunikasi yang jelas. kesempatan untuk mempertahankan pendapatan yang diperoleh dengan susah payah.”

RUU tersebut belum diserahkan ke panitia.